Permohonan Kivlan Zen di Tolak, Wiranto Tegaskan Hukum Tak Bisa Diintervensi

Lebahpers – Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto mengaku telah menerima surat permohonan perlindungan hukum yang diajukan Mayjen (Purn) Kivlan Zen. Agen Poker DamQQ

Kivlan Zen terjerat kasus dugaan makar hingga kepemilikan senjata api ilegal.

Wiranto sudah menerima dan membaca surat tersebut. Namun, ia merasa tak bisa mengintervensi proses hukum terhadap Kivlan yang sedang berjalan.

Wiranto juga mengaku sudah memaafkan Kivlan meskipun namanya menjadi salah satu sasaran dari empat pejabat yang ditarget untuk dibunuh.

“Sudah ada, surat sudah masuk ke saya dan barangkali sudah masuk ke Kemenhan. Secara pribadi saya memaafkan. Tetapi sebagai Menko Polhukam, sebagai bagian dari aparatur pemerintah, tidak mungkin saya mengintervensi hukum,” sambung Wiranto di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Senin (17/6/2019).

“Hukum harus tetap berjalan, tak bisa diintervensi siapa pun. Hukum punya wilayah sendiri, hukum punya aturan sendiri, punya undang-undang sendiri. Maka, hukum tetap hukum untuk berjalan sampai tuntas,” ujar dia.

Ia juga menambahkan, Indonesia merupakan negara hukum sehingga semua pihak harus menghormati proses hukum yang sedang berjalan.

Wiranto menambahkan, nanti Kivlan memiliki hak untuk berbicara di persidangan untuk menunjukkam jika dirinya memang tak bersalah.

“Saya tidak mungkin mengintervensi hukum, bahkan siapa pun. Karena negeri kita memang aturannya seperti itu. Karena itu, biarkan hukum tetap berjalan. Nanti soal keringanan, pengampunan, ada di ujung pada saat nanti pelaksanaan hukum itu,” lanjut dia.

Pengacara Kivlan Zen, Tonin Tachta, sebelumnya mengirim surat permohonan perlindungan ke Menteri Pertahanan dan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan.

Selain itu, Tonin juga mengirim surat permohonan perlindungan kepada Pangkostrad, Kepala Staf Kostrad, dan Danjen Kopassus.

Hal itu disampaikan Tonin saat ditanya apakah ia mengirim surat permohonan tersebut kepada sejumlah pejabat.

Tonin mengungkapkan, surat tersebut dikirim pada 3 Juni kepada dua menteri dan tiga pejabat militer tersebut atas permintaan Kivlan.

Tujuan pengiriman surat tersebut untuk meminta perlindungan hukum dan jaminan penangguhan kepada polisi.

“Benar (kirim surat). Diajukan tanggal 3 Juni 2019. Mengirimkan surat ke Menhan, Menko Polhukam, Pangkostrad, Kastaf Kostrad, dan Danjen Kopasus untuk meminta perlindungan hukum dan jaminan penangguhan di kepolisian,” papar Tonin melalui pesan singkat, Rabu (12/6/2019). Agen Kasino Dewancash

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: